Capres tidak logis lalu bagaimana memimpin Negara yang kritis?
A.
Abstrak
Pemilu
adalah hal yang sangat sensitif untuk diperbincangkan.Tahun ini adalah tahun
politik. Tahun dimana generasi milenial perdana untuk mengikuti pemilu. Dalam
kesempatan inilah para generasi milenial menunjukkan wujud partisipasi
politiknya. Namun, semakin majunya teknolongi, media sosial yang menjadi
makanan sehari-hari generasi milenial sang pemilih perdana ini justru semakin
tak damai. Beragam hoaks, hujatan dan adu prestasi terlontar di berbagai situs
media massa online, unggahan media sosial setiap masyarakat, tim sukses tiap
calon, public figure, dan kalangan
masyarakat lainnya. Hal inilah yang memicu “pandangan abu-abu” terhadap politik
negara yang kritis dengan beragam masalah dan konflik yang kompleks. Hal ini
sangat berdampak pada kualitas pemilu tahun ini. Entah akan menghasilkan
keputusan yang membawa bangsa kepada keadaan yang semakin baik atau justru
sebaliknya. Dan mungkin juga dominan kotak kosong karena kurangnya rasa percaya
rakyatnya kepada para calon pemimpin negaranya.
B.
Pendahuluan
1.
Latar
belakang
Cara orang berkomunikasi sekarang sudah
berubah. Kegiatan bertelepon kita sudah banyak sekali digantikan dengan kegiatan
texting. Peran visualisasi dalam
media sosial seperti Path dan Instagram membuat kita bisa lebih saling
mengerti. Membaca yang benar-benar membaca mulai dirasa berkurang manfaatnya
dan bahkan sudah menjadi seni yang nyaris dilupakan masyarakat modern.
Pemahamanpun tidak terlalu dikonfirmasikan secara serius. Tanpa sadar, kita
menghalalkan budaya asumsi. Pertanyaannya, bisakah kita mengandalkan asumsi
untuk memahami informasi secara lebih jauh dan mendalam? (Rachman: 97).
Pada era digital saat ini, kemajuan
teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok kehidupan manusia. Khususnya para kaum
terpelajar, pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat menunjang
kehidupan sehari-harinya. Apalagi penggunaan media sosial dan media massa baik
cetak, eletronik maupun online. Kemajuan teknologi tersebut tidak memungkiri
untuk maraknya berita dan informasi bertebaran tanpa henti. Persebaran
informasi ini pun juga tidak dapat dikendalikan. Hal inilah yang memicu
terjadinya kasus-kasus berita hoaks.
Ada satu hal yang sangat krusial dan
juga cenderung sensitif untuk dibahas. Hal tersebut adalah pemilu (pemilihan
umum). Tahun 2019 ini adalah tahun politik. Dimana pemilihan presiden dan
legislatif akan dilaksanakan di tahun ini. Di setiap pemilu, pasti ada generasi
perdana atau generasi yang pertama kalinya mengikuti pemilu.
2.
Identifikasi
masalah
Pemilu tahun 2019 ini digunakan oleh
pemilih perdana sebagai sarana berpartisipasi dalam dunia politik dengan wujud
ikut menggunakan hak pilihnya. Mengingat kondisi perkembangan teknologi saat
ini, media sosial dan media massa menjadi bahan pangan sehari-hari setiap
manusia.
Munculnya berita hoaks seringkali
disebabkan oleh tingkah laku atau bahkan prestasi calon presiden dan calon
wakil presiden yang telah dibumbui komentar netizen. Apabila yang disuka
berbuat benar maka dijunjung tinggi, apabila yang disuka berbuat salah maka
dibela habis-habisan. Sementara keadaan sebaliknya, apabila yang dibenci
berbuat benar tetap dihujat, dan apabila yang dibenci berbuat salah semakin dikecam
buruknya. Hal ini disebut hatespeech atau bagian dari “kampanye hitam”.
Peperangan komentar netizen ini kerap
kali membuat pembacanya dan pemilih perdana menjadi bingung akan pilihannya.
Apalagi perang aksi dan prestasi yang dilontarkan oleh masing-masing kubu.
Mereka saling unjuk keunggulan sendiri dan menjatuhkan pihak koalisi tiada henti. Juga, media
pemberitaan yang terkadang terkesan memihak salah satu calon. Isu-isu yang
bertebaran inilah yang sangat beresiko merusak kualitas pilihan suatu bangsa
mengingat satu suara sangatlah berdampak besar bagi bangsa.
3.
Perumusan
masalah
a)
Apa
saja contoh hoaks terkait Pilpres 2019?
b)
Bagaimana
dampak dari hoaks terkait Pilpres 2019?
c)
Bagaimana
cara menyikapi hoaks yang beredar?
d)
Bagaimana
cara memilih media-media yang kredibel terkait Pilpres 2019?
4.
Tujuan
penulisan
a)
Agar
pembaca memahami saja contoh hoaks terkait Pilpres 2019.
b)
Agar
pembaca memahami dampak dari hoaks terkait Pilpres 2019.
c)
Agar
pembaca memahami cara menyikapi hoaks yang beredar.
d)
Agar
pembaca memahami cara memilih media-media yang kredibel terkait Pilpres 2019.
5.
Manfaat
a)
Manfaat
Teoritis
1)
Agar
pembaca dapat memahami isu-isu apa yang sedang diperbincangkan saat ini.
2)
Agar
pembaca dapat membedakan berita mana yang benar dan mana yang tidak.
3)
Agar
pembaca dapat berfikir secara kritis dan logis.
b)
Manfaat
Praktis
1)
Agar
pembaca dapat teliti dalam membaca suatu berita.
2)
Agar
pembaca dapat mencerna informasi dengan benar.
3)
Agar
pembaca dapat menyikapi dengan bijak segala aksi yang dilakukan oleh calon
presiden dan calon wakil presiden.
4)
Agar
pembaca tetap menggunakan hak pilihnya.
6.
Teori
Ø
Hoaks
Menurut
KBBI Hoaks adalah berita bohong. Dalam Oxford English dictionary, hoax didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang
dibuat dengan tujuan jahat.
Ciri
:
a.
Mengakibatkan
kecemasan, permusuhan dan kebencian pada diri masyarakat.
b.
Ketidakjelasan
sumber beritanya.
c.
Isi
pemberitaan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
d.
Bermuatan
fanatisme atas nama ideology.
e.
Judul
dan pengantarnya provokatif, memberikan penghakiman bahkan penghukuman tetapi
menyembunyikan fakta dan data.
Ø
Hakekat
Pemilu
Memperbincangkan
kembali soal pemilihan umum (pemilu) memang amat menantang dan membangkitkan
aroma politik. Ini karena pencarian sistem pemilu yang baik bagaimanapun tak
dapat disederhanakan dengan hanya membahas sisi-sisi teknis pelaksaan pemilu,
tetapi juga akan menyinggung hal-hal yang paling prinsipiil, yakni
asumsi-asumsi dasar dan paradigm di belakang sebuah sistem pemilu. Justru
dengan mengadakan penelusuran atas prinsip-prinsip asasi di balik sebuah sistem
pemilu, kita akan dapat melihat secara transparan dan komprehensif muara dari
pelaksanaan pemilu: apakah ia benar-benar mengabdi pada kepentingan massa
rakyat, ataukah hanya menjadi ajang manipulasi suara rakyat.
Sebuah
pemilu demokratis pada dasarnya adalah proses untuk memilihwakil-wakil rakyat
yang akan duduk dalam dewan atau badan perwakilan rakyat. Untuk itulah suatu
sistem pemilu yang baik harus dapat membaca pikiran, aspirasi, dan kepentingan
rakyat, sehingga pasca pemilu, sistem politik yang dihasilkan adalah sebuah
sistem yang berpusat pada rakyat, transparan, dan accountable. Inilah titik
yang seyogyanya menjadi sentripetal dari gerak politik yang melibatkan
massa-rakyat. Di sini pula seharusnya diskusi soal pemilu berawal dan berakhir.
Pemilu
pada dasarnya merupakan ajang pertemuan dan persetujuan di antara massa-rakyat,
untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Sebuah
pertemuan dan persetujuan tentu saja mengasumsikan adanya kesamaan, baik dalam
pandangan maupun kepentingan seluruh warga sipil yang memiliki hak memilih.
Dalam prosesnya, pemilih harus memegang suatu otoritas penuh sehingga ia
memilih dengan penuh kesadaran, kepahaman, dan tanpa paksaan.
Dengan
demikian, pemilu tidak lain dari representsai pilihan atau sikap politik
rakyat. Keputusan politik yang rasional dan merdeka tentu mengandalkan
tersedianya political space yang menjadi
landasan dan ruang kebebasan untuk menentukan sikap.
Pemilu
yang rasional dan merdeka bukan sekedar mengenal tanda gambar dan sejumlah
prosedur pencoblosan, namun diawali oleh pengenalan, kedekatan, penerimaan,
bahkan komitmen terhadap sebuah partai yang dipilih atau orang-orangnya. Tanpa
itu, pemilu tidak hanya jadi formalitas dan olok-olok belaka, tetapi juga
menjadi organ pemaksaan serta pengingkaran atas hak-hak asasi manusia dan
demokrasi, karena mengabsahkan terus negara otoriter yang seolah-oleh
demokratis. (Dadang J: 1994).
Ø
Calon
Pemimpin Negara 2019
“Pahlawan
tak memiliki cacat, tapi pemimpin mempunyai noda. Jarang pemimpin tanpa
kekurangan. Semua pemimpin terlalu manusiawi. Kadang orang baik melakukan hal
buruk, demikian pula sebaliknya. “ – Joseph S. Nye
Joko
Widodo kerap kali digambarkan sebagai sesosok pria kerempeng, pakaiannya
seperti orang kebanyakan, kulitnya terlalu banyak terbakar matahari, nyengirnya
khas orang umum, bahasa tubuhnya juga tak asing bagi rakyat. Tak ada polesan
(walau akhir-akhir ini rambutnya sudah klimis).
Sementara
Prabowo paling gemar mengenakan baju dengan warna dan desain yang dulu banyak
dikenakan oleh para gerilyawan setelah kemerdekaan. Hal itu dilengkapi dengan
intonasi dan bahasa yang lugas dan tegas.
Jokowi
kerap dituduh sebagai capres boneka. Ia juga dituduh bahwa di belakangnya bersembunyi
kepentingan sejumlah konglomerat. Isu agama juga ditembakkan ke Jokowi. Dalam
hal ini asal usu Jokowi dikorek. Demikian juga agenda agama sejumlah
penyokongnya. Apalagi, ada fakta sikap PDIP selama ini di parlemen yang
cenderung tak akomodatif terhadap aspirasi umat Islam.
Sedangkan,
Prabowo mempertontonkan keberjarakan dirinya dengan publik. Rumahnya di atas
gunung. Gaya hidupnya sangat mewah: kuda mahal, mobil mewah, helikopter. Hal
itu menjadi ironis dan kontradiktif dengan manifesto dan pidato-pidatonya yang
selalu berbicara kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Tidak nyambung antara yang
dikatakan dengan perilaku sehari-harinya. Masa lalunya ketika menjadi Danjen
Kopassus terutama kasus penculikan, juga diungkap lagi.
Jokowi
dan Prabowo seakan berada dalam kontras. Namun seperti kata Nye, tak ada
pemimpin tanpa cacat. Bukan berarti kita mengabaikan kekurangan dan
melupakannya begitu saja, namun ada hal lain yang patut kita khidmati dari
seorang pemimpin.
Bung
Hatta menyatakan matahari terbit bukan karena ayam berkokok, tapi ayam berkokok
karena matahi terbit. Untuk itu, Bung Hatta mengingatkan,”Pergerakan rakyat
timbul bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada
pergerakan, atau karena ada perasaan dalam hati rakyat. Menduga perasaan rakyat
dan memberi jalan kepada perasaan itu keluar, itulah kewajiban yang amat sulit
dan susah. Itulah kewajiban.”
Jadi,
pemimpin akan dinilai dari efetivitasnya. Salah satunya adalah dalam hal
kemampuan menyelami hati dan pikiran rakyatnya. Apakah dia berkokok seperti
yang dimaui rakyatnya atau dia berkokok seperti maunya sendiri atau bahkan
maunya orang lain di luar kepentingan rakyatnya.
Jika
Prabowo tak diisolasi, maka kontestasi tetap akan mengerucut pada pertarungan
Jokowi melawan Prabowo. Pertarungan yang sudah diprediksi sejak awal. Inilah
pertarungan antara kekuatan cinta dan narasi. Kita harus memilih pemimpin yang
bisa berkokok mengikuti pergerakan dan perasaan hati rakyat seperti yang
diingatkan Bung Hatta.
Sebutir
garam adalah pembawa rasa dalam kehidupan manusia, dan siapa pun bisa menjadi
“sebutir garam yang penting dan berharga bagi orang lain. Pemimpin yang menjadi
“sebutir garam” akan menunaikan kehendak baik, bukan hanya bagi orang-orang
yang berpihak kepadanya, melainkan juga kepada setiap orang yang berada di
bawah kepemimpinannya. Ia memimpin dan melayani konstituen tanpa diskriminasi.
Pemimpin
yang menjadi “sebutir garam adalah pemimpin yang cinta damai, tidak menebarkan
hasrat jahat ataupun menghalalkan jurus-jurus fasik demi membidik kekuasaan
semata. Menjadi “sebutir garam” juga buka berarti berkuasa dengan melaknatkan
harga diri atau memberangus hak hidup para kawula alit, wong cilik, rakyat
biasa yang lemah. Garam itu cinta damai, dan tentu tidak mudah menjadi garam yang
cinta damai. Ada harga yang harus dibayar di muka, dan termahal adalah
kesediaan berdamai dengan diri sendiri untuk senantiasa hidup damai dengan
orang lain. Dan, untuk menjadi “sebutir garam” Anda harus memiliki karakter
sebagai garam yang asin, artinya lebih dahulu menggarami diri sendiri – tidak
tawar tanpa rasa.
C.
Metode
Metode
yang kami lakukan dalam penelitian kali ini adalah observasi dari sejumlah
buku, media massa (situs berita online)
dan juga beberapa komentar masyarakat di ragam media sosial.
Kami
mencoba membandingkan antara teori-teori di berbagai buku, apakah berita-berita
yang ada sesuai atau tidak dengan teori-teori yang disajikan dan juga kami
bandingkan dengan realitanya. Komentar masyarakat kerap kali mengandung keluh
kesah yang dirasakan.
D.
Isi
1.
Contoh
Hoaks terkait Pilpres 2019
a.
Ratna
Sarumpaet yang menjatuhkan Prabowo
Seperti
yang kita ketahui, kasus hoaks yang ditimbulkan oleh seorang aktivis, Ratna
Sarumpaet sungguh mengguncang dunia. Seluruh Indonesia ia bohongi. Unggahan
foto wajah lebamnya mengejutkan publik. Lebam di wajah Ratna itu disebut akibat
penganiayaan yang dialaminya seusai menghadiri konferensi internasional di
Bandung 21 September 2018 silam.
Para
politisi yang sebagian besar dari kalangan oposisi lantas ramai-ramai mengomentari
dan mengecam penganiayaan terhadap Ratna. Tak sedikit yang menjadikan ini
sebagai alat untuk menyerang pemerintah yang telah membiarkan warga negaranya
dipukuli tanpa perlindungan.
Fadli
Zon, Amien Rais, dan Prabowo turut bersimpati atas kasus ini. Prabowo pun
bergegas menyelenggarakan konferensi pers. Lantaran Ratna Sarumpaet yang
sebagai tim sukses Prabowo-Sandi datang menemui Prabowo dan menyebutkan bahwa
ia telah dianiaya di Bandung.
Ketiga
politisi tersebut sangat menggebu-nggebu dalam membela Ratna Sarumpaet. Mereka
mengaku simpati dan menyebut tindakan penganiayaan yang dilakukan kepada Ratna
adalah tindakan yang tidak berotak. Bahkan Fadli Zon pun menyebutkan dua atau
tiga hari seharusnya pihak kepolisian sudah menemukan tersangka. Ketiga politisi
tersebut langsung banjir pujian oleh masyarakat yang dilontarkan di kolom
komentar tiap unggahan terkait aksi tiga politisi tersebut. Meski tak langsung
menunjuk hidung pemerintah, Prabowo menyebut apa yang dialami Ratna sebagai
pelanggaran HAM.
Namun,
keesokan harisnya sejumlah fakta bermunculan, termasuk dari hasil penyelidikan
kepolisian. Ratna disebut berada di Rumah Sakit kecantikan pada tanggal 21
September 2018 dan bukan sedang dipukuli. Ratna akhirnya mengakui bahwa kabar
tersebut adalah berita bohong alias hoaks.
Sementara
Fahri Hamzah menuntut Jokowi bersuara terkait apa yang dialami Ratna. Fahri
berpendapat jika Jokowi sebagai presiden tidak mengeluarkan sepatah kata
tentang ini maka Jokowi dianggap durhaka terhadap ibu pertiwi dan dia tidak
layak menjadi pemimpin negeri ini. Sementara di sisi lain, Lombok dan Palu
beserta Donggala sedang hancur. Presiden Jokowi memusatkan konsentrasi kepada
penanganan dampak gempa bumi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi
dan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Sementara konferensi pers Ratna
berisi pengakuan akan kebohongannya dilakukan pada sore hari saat Presiden
masih blusukan di lokasi bencana. Jokowi meninjau lapangan untuk memastikan
proses evakuasi korban bencana Palu dan Donggala berjalan baik. Juga memastikan
instruksinya mengenai percepatan logistik, pasokan BBM, ketersediaan listrik
berjalan dengan baik.
Lagi
dan lagi, Prabowo segera menyelenggarakan konferensi pers dalam rangka
permohonan maaf kepada masyarakat. Dampaknya, Fadli Zon dan Amien Rais pun
terjerat kasus Ratna, mereka dianggap turut menyebar berita hoaks. Mereka pun
akan segera diperiksa. Amien Rais pun tak mempunyai rasa takut, bahkan ia
berkata ia akan menguak kasus korupsi. Presiden Jokowi pun merespon yang berisi
menyetujui jika Amien Rais benar-benar memiliki bukti yang valid. Namun
ternyata setelah diperiksa, Amien tidak langsung pergi ke KPK seperti janjinya.
Kasus
hoaks ini sangat perlu dikritisi, bagaimana bisa seorang calon presiden dan
para politikus lainnya tidak logis dalam berasumsi? Tindakan yang harus
dilakukan orang cerdas adalah memastikan bukti, menelaah bukti. Bukan main
konferensi pers sebagai aksi untuk unjuk simpati.
Kasus
ini pun menimbulkan citra Prabowo-Sandi menurun drastis. Banyak masyarakat yang
berkomentar tidak salah mendukung Jokowi, bahkan ada yang berpindah haluan dari
Prabowo ke Jokowi. Lalu, bagaimana bisa seseorang yang berani mencalonkan diri
sebagai pemimpin negara bisa dipercaya oleh sebuah foto sedot lemak? Bagaimana
bisa ia tidak memilah berita yang ia terima sementara teknologi untuk
menyelidiki bukti tersebut sudah cukup profesional ada di Indonesia?
Untuk
mengakhiri penggunaan hoaks dalam meraih simpati publik, para elite politik
hingga masyarakat harus memiliki sikap dan cara berpikir kritis. Dengan cara
berfikir kritis, seseorang tidak akan mudah untuk merespons dan mempertanyakan
terlebih dahulu informasi yang diterimanya.
Selain
berpikir kritis, penegakan hukum terhadap para penyebar hoaks menjadi salah
satu jalan dalam mengakhiri mata rantai penggunaan hoaks. Hal itu ditujukan
untuk memberikan efek jera dan takut sehingga penggunaan hoaks setidaknya dapat
diredam, yaitu dengan adanya UU ITE.
b.
Jokowi
Anti Islam, Pro China dan Pro Komunis
Jokowi
dikatakan Anti Islam yang semakin menguat sejak bergulirnya Perppu Ormas. Hal
tersebut dianggap sebagai salah sasaran. Sementara masa pemerintahan Jokowi-lah
yang menetapkan Hari Santri dan UU Perbankan Syariah. Dan dalam wawancara 30
Menit bersama Presiden oleh NET TV, Jokowi berkata bahwa di Solo banyak sekali
ormas Islam. Sangat mudah untuk mengecek kebenarannya di lingkungan sekitar
Jokowi. Beliau juga sehari-harinya berhubungan dengan ulama. Setiap minggu dan
setiap bulan beliau mendatangi pondok pesantren. Kita sebagai konsumen berita
diminta kroscek setiap informasi yang kita terima.
Selanjutnya
isu Pro Investasi Cina. Meski tak merinci angka, Wisnu menyebut iklim investasi
di Indonesia tidak didominasi oleh negara Cina, melainkan Singapura. “Dulu
dikabarkan jumlah 10 juta tenaga kerja asing dari Cina. Itu sebenarnya angka
target wisatawan Cina karena termasuk negara pertumbuhan orang kaya tertinggi
di dunia,” katanya.
Kemudian
isu PKI, Jokowi dikatakan golongan PKI karena adanya fotonya yang sejajar
dengan Aidit oleh Suara Rakyat. Sementara foto itu diambil pada tahun 1955,
sedangkan Jokowi lahir di tahun 1961.
Lagi,
isu antek asing. Saat ini, Blok Mahakam sudah 100% dimiliki Indonesia. Blok
Prokan sudah 100% milik Pertamina. Freeport yang sudah 40 tahun di Indonesia
saat ini 51% sahamnya dimiliki Indonesia yang sebelumnya hanya 9%.
Berbeda
dengan Prabowo yang tampil baik namun ternyata boomerang baginya, Jokowi justru diperangi oleh rakyatnya
sendiri. Rakyat Indonesia adalah subyek pokok yang menjadi pengisi fikiran
Presiden tak kenal waktu. Namun rakyatnya sendiri yang menyerangnya. Sementara
mereka belum tentu mampu memimpin negara. Meskipun pembangunan belum merata,
setidaknya kita sebagai rakyat tetap menghargai kinerja pemerintah bangsa dan
terus bersinergi bersama untuk membangun bangsa bukan menjatuhkan satu sama
lain.
2.
Dampak
dari Hoaks terkait Pilpres 2019
Banyaknya
hoaks yang beredar, saling menonjolkan prestasi, saling menonjolkan kelemahan
dari masing-masing calon menyebabkan adanya keresahan para pemilih. Mereka cenderung
bingung dengan kondisi seperti ini. Ditambah lagi kurangnya pengetahuan terkait
visi misi ataupun program yang ditawarkan para calon ini. Track record yang
seringkali dibumbui berita bohong dan provokasi membuat pemilih bahkan memilih
untuk “Golput”. Sementara satu suara sangat berpengaruh besar bagi kemajuan
bangsa.
Hoaks
ini juga memicu kebencian antar penggemar atau biasa disebut fanatisme.
Padahal, Indonesia adalah bangsa yang erat dengan persatuan dan kesatuan
rakyatnya. Namun jika seperti ini keadannya, yang akan ada hanya perpecahan
bangsa.
Fanatisme
ini pun memungkinkan untuk terjadinya kriminalitas dengan latar belakang
politik.
3.
Cara
Menyikapi Hoaks yang Beredar
Dalam
menyikapi hoaks-hoaks yang beredar, kita sebagai konsumen berita harus memastikan
kebenaran berita tersebut. Mencari sumber berita adalah langkah pertama yang
sangat besar manfaatnya.
Setelah
mengetahui kredibilitas sumber berita tersebut, kita harus mencernanya dengan
benar, logis dan kritis. Jangan sampai terprovokasi. Bahkan jika berita
tersebut mengandung unsur provokasi, kita harus menjadi konsumen yang
benar-benar cerdas. Cerdas di sini adalah cermat bermedia sosial, cermat dalam
membaca, harus melek informasi, memiliki wawasan luas, selalu berfikir kritis,
selalu menyaring berita, teliti dalam memahami, mawas dalam berasumsi, penebar
kebenaran, dan selalu menanamkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4.
Cara
Memilih Media-Media yang Kredibel terkait Pilpres 2019
a.
Setiap
calon diberi hak untuk membuat maksimal 10 akun dari setiap aplikasi. Simak dan
analisislah mana yang dapat memicu perpecahan dan mana yang bersifat membangun.
KPU selalu mengawasi setiap akun dan akan bertindak apabila akun-akun tersebut
mengandung konten yang tidak sepantasnya diunggah. Selama tidak ada kabar miring
dari KPU, akun-akun itu masih dapat dijadikan sebagai pedoman penilaian kita
terhadap calon pemimpin negara kita ini.
b.
Mewaspadai
setiap brita, menelaah isinya cenderung memprovokasi atau tidak. Hal ini sangat
menentukan apakah kita akan terus mengonsumsi berita dari sumber itu kembali
atau tidak.
c.
Melihat
track record suatu media massa, atau ciri khas media massa, kemana arah
pandangan suatu media massa, berpihak kepada siapa suatu media massa tersebut.
Memihak salah satu calon atau justru netral dalam menyampaikan berita.
E.
Penutup
1.
Kesimpulan
a.
Komentar
satu orang sangat mempengaruhi pemikiran orang lain bahkan mampu merubah
pilihan orang lain. Begitu pun satu suara sangat mempengaruhi masa depan
bangsanya.
b.
Hoaks,
hatespeech, fanatisme adalah ketiga
hal berkesinambungan yang mampu merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
c.
Banyaknya
masalah di Indonesia, menyebabkan isu yang diangkat di pemilu meluas. Itulah
mengapa para calon pemimpin mengangkat isu-isu tersebut dengan ragam caranya
masing-masing.
2.
Saran
a.
Sebagai
konsumen brerita, kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Yaitu konsumen yang
tidak hanya menerima produk secara cuma-cuma. Tapi telusuri dahulu darimana
sumbernya. Kemudian mencernanya dengan teliti dan seksama. Menyimpulkannya
secara logis dan kritis. Serta tidak menebarkan kebohongan.
b.
Meskipun
hoaks adalah masalah yang sulit dikendalikan, sulit untuk dihentikan,
setidaknya kita juga harus memulai langkah awal. Dengan tidak membuat dan tidak
ikut serta menyebarkan hoaks yang kita terima.
c.
Tetap
gunakan hak pilih kita sebagai wujud partisipasi politik.
F.
Daftar
Pustaka
1.
Rachman,
Eileen. 2016. Jadilah Warga Dunia.
Jakarta: PT Gramedia.
2.
Masha,
Nasihin. 2014. Perjuangan Melawan Kalah. Jakarta:
Republika Penerbit.
3.
Santosa,
Agus. 2014. The Jokowi Secrets. Yogyakarta:
Gradien Mediatama.
4.
Juliantara, Dadang. 2005. Meretas Jalan Demokrasi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Komentar
Posting Komentar